PROFIL PARTISIPASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG 
DALAM KONTEKS  KETERBUKAAN INFORMASI

Dadi Ahmadi

ABSTRAK

Pemkot Bandung mendapat julukan kota dengan Sistem Keterbukaan Informasi Terburuk di Indonesia pada 2013. Namun, pada 2014 grafiknya mulai naik menjadi peringkat ke-17.  Kemudian pada  2016, Pemkot Bandung juga  menempati urutan ke-3 dalam sistem keterbukaan informasi publik se-Indonesia. Hal ini diantarai oleh Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran Pemkot Bandung dan juga upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui berbagai program pemerintah.  Artikel ini  memetakan bagaimana pola interaksi  antara Wakca Balaka dengan Pemerintah Kodya Bandung dalam konteks keterbukaan informasi publik, khususnya menelaah aspek partisipasi publik yang dilakukan  Wakca Balaka.  Artikel ini menggunakan metoda studi kasus, melalui wawancara mendalam dan kegiatan forum diskusi terbatas yang akan dilakukan dengan pihak Wakca Balaka, Komisi Informasi Jawa Barat dan wakil dari pihak Pemerintahan Kota Bandung, diharapkan dapat memperoleh infomasi dan gambaran tentang partisipasi publik di Kota Bandung pasca UU KIP no 1 tahun 2008. 

Kata kunci:  Partisipasi publik, keterbukaan informasi, Wakca Balaka, Pemda Bandung

Pendahuluan
Pada Desember 2014 Pemkot Bandung mengambil inisiatif mencanangkan deklarasi untuk implementasi open data Bandung melalui kegiatan Open Data Summit And Challenge (BOSCHA) yang juga sebagai implementasi Open Government.  Pemerintah Kota Bandung bersama Code For Bandung, West Java Incorporated serta Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menjadikan Kota Bandung sebagai pelopor pemerintah daerah data terbuka di Indonesia, yang bertujuan menumbuhkan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam percepatan penyelesaian masalah di kota Bandung. Gerakan ini terbukti efektif dalam meningkatan kinerja Pemkot Bandung dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Bandung,dengan sendirinya telah mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai program pemerintah.
Salah satu implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP adalah daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat.   Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut.Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP. Dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Kebijakan mengenai Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan juga dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi adanya implikasi meningkatnya minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang secara substansi inti mengatur sarana atau media dan aturan main yang dapat memfasilitasi minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan proses penyusunan anggaran pembangunan daerah, sampai dengan pemantauan pelaksanaan program pembangunan dan pemanfaatan anggaran pembangunan.
Keberadaan Pemerintah Kota Bandung tidak terlepas dari keberadaannya di Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang pada 2012 terpilih sebagai badan publik terbaik dalam keterbukaan informasi publik (KIP) di Indonesia.  Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana dalam pasal itu disebutkan tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Penghargaan diberikan sebagai rangkaian Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day) tahun 2012. (Antara, 2013 : 1). 
           Namun ironisnya pada tahun 2013, peringkatnya menurun berada di urutan ke-9, nilai keterbukaan informasi publiknya oleh Komisi Informasi Pusat dinilai lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, bahkan dibandingkan provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Provinsi Riau  dan Provinsi  Nusa Tenggara yang secara geografis jauh dari Pemerintahan Pusat .  Komisi Informasi Pusat  mengumumkan pemeringkatan Badan Publik dalam hal keterbukaan informasi  pada 12 Desember 2013, dengan hasil selengkapnya sebagai berikut: 

Tabel 1. Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat
Peringkat	Provinsi	Nilai	
1.	Kalimantan Timur	56,832	
2.	Jawa Timur	52,442	
3.	Aceh	52,004	
4.	Yogyakarta	51,934	
5.	Banten	51,794	
6.	Nusa Tenggara Barat	48,380	
7.	Kalimantan Tengah	47,769	
8.	Kepulauan Riau	37,223	
9.	Jawa Barat	33,518	
10.	Riau	32,270	
Sumber : Situs Resmi Komisi Informasi Pusat (2014 :1 diolah)

Di sisi lain, Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar “Wakca Balaka”,  menilai masih ada masalah dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi dari pemerintah di Jawa Barat (Jabar). Pemerintah kab/kota (pemkab/pemkot), pemerintah provinsi (pemprov) masih dirasa tertutup dalam memenuhi permohonan informasi dari masyarakat mengenai pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal keterbukaan informasi dari pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program yang ada.Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar “Wakca Balaka” menilai sikap tertutup pemerintah akan mengakibatkan kecurigaan masyarakat atas adanya pemanfaatan anggaran yang disalahgunakan. 
Hal ini terkait berbagai fakta yang dialami oleh Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar dalam berbagai kasus permohonan informasi kepada badan publik daerah di Jawa Barat. Dadan dari pihak Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar , memandang ada ketimpangan antara fakta di lapangan dengan penghargaan yang baru diterima Jabar atas prestasi dalam keterbukaan informasi. "Kami tidak sepakat dengan pemberian penghargaan itu. Ini kekeliruan, Jabar transparan dalam menyampaikan informasi publik itu tidak benar," kata Dadan dengan tegas (Dalam suarajabar.com : 2012 : 1). Forum Advokasi Keterbukaan Informasi di Jawa Barat ini   beranggotakan LBH Bandung, Perkumpulan INISIATIF, WALHI Jabar, Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab. Bandung, Kalyana Mandira (KM), Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLip), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP), Garut Government Watch (GGW), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Bandung, FITRA Sukabumi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)-Jabar.
Gambar 1. Jumlah Sengketa Informasi 

Gambar 2. Alasan Sengketa

Sementara itu, di tingkat Kota/Kabupaten hasil pemeringkatan dari 26  Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kota Bandung menempati posisi ke 10 dalam indeks keterbukaan informasi publik dengan mengacu pada skor yang diberikan oleh Komisi Daerah Jawa Barat pada aspek memenuhi kewajiban info berkala, informasi setiap saat yang harus disediakan, kewajiban layanan informasi.
Hal ini menyiratkan beberapa fenomena yang menandai dinamika implementasi UU KIP ini. Berdasarkan sudut pandang ini, maka bahasan yang  dikaji dalam tulisan ini adalah “Sejauhmana Partisipasi Publik dalam Konteks Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Partisipasi Publik Khususnya Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar (Wakca Balaka) dengan Pemerintahan Kota Bandung” 

 (Sumber, Data KID Provinsi Jawa Barat 2013)

Tabel.2
Pemeringkatan Keterbuaan Informasi Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013

RANG 	KAB/KOTA 	KEWAJIB
AN INFO BERKALA 	KEWAJIB
AN INFO SETIAP SAAT 	KEWAJIB
AN LAYANAN INFORMASI 	SCORE AKHIR 	
1 	Kab Bogor 	253 	100 	12 	365 	
2 	Kab Bandung 	233 	90 	12 	335 	
3 	Kota Bekasi 	240 	80 	9 	329 	
4 	Kota Depok 	233 	70 	9 	312 	
5 	Kab Garut 	240 	30 	9 	279 	
6 	Kota Bogor 	147 	90 	9 	246 	
7 	Kab. Cianjur 	161 	50 	9 	220 	
8 	Kota Sukabumi 	133 	60 	6 	199 	
9 	Kota Cimahi 	140 	40 	18 	198 	
10 	Kota Bandung 	90 	80 	24 	194 	
11 	Kab Karawang 	160 	20 	9 	189 	
12 	Kab Kuningan 	100 	60 	9 	169 	
13 	Kab Sukabumi 	87 	70 	6 	163 	
14 	Kab Tasik 	113 	40 	6 	159 	
15 	Kota Cirebon 	100 	50 	6 	156 	
16 	Kab Indramayu 	93 	40 	12 	145 	
17 	Kab. Bekasi 	73 	60 	6 	139 	
18 	Kota Tasik 	73 	50 	6 	129 	
19 	Kab Purwakarta 	60 	60 	9 	129 	
20 	Kab Cirebon 	80 	40 	6 	126 	
21 	Kab Subang 	47 	70 	6 	123 	
22 	Kab Majalengka 	80 	30 	6 	116 	
23 	KBB 	53 	40 	12 	105 	
24 	 Kab Sumedang 	73 	20 	6 	99 	
25 	Kota Banjar 	33 	50 	6 	89 	
26 	Kab Ciamis 	33 	40 	6 	79 	

Dalam hal pemeringkatan ini, Kota Bandung kalah dari daerah lain, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bekasi.  Ketiga Kabupaten/Kota itu,  merupakan tiga daerah terbaik dalam urusan keterbukaan informasi publik. Bahkan dalam urusan sengketa informasi publik, Kota Bandung, dalam hal ini Pemkot, termasuk salah satu yang paling banyak dalam disengketakan ke KIP. Dari 132 sengketa itu, sengketa informasi yang paling banyak dilaporkan di antaranya pertanggungjawaban keuangan dan anggaran (Riswan Oris, 2014 : 1).
             Jika pada tahun 2013, Pemkot Bandung mendapat julukan kota dengan Sistem Keterbukaan Informasi Terburuk di Inonesia. Tahun 2014 grafiknya mulai naik menjadi peringkat ke-17. Kemudian pada  tahun 2016, Bandung secara mengejutkan mampu melesat menjadi peringat ke-3 dalam sistem keterbukaan informasi publik (Detiknews, 1 juni 2016). Parameter yang digunakan dalam mengukur aspek keterbukaan informasi publik ini semua nya dari berbagai kualitas yang ditunjukan oleh badan publik, namun belum mengukur partisipasi publik sebagai bagian yang integral dalam konteks keterbukaan informasi publik.
Oleh karena itu, penelitian dalam hal aspek partisipasi publik ini penting untuk dilakukan agar memperoleh informasi bagaimana konteks keterbukaan informasi publik ini dalam perspektif publik. Demi ketajaman analisis, fokus masalah tadi diidentifikasi menjadi sub-sub masalah, yaitu Sejauhmanakah  keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bagaimana model partisipasi publik khususnya yang dilakukan oleh Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar (Wakca Balaka) dengan Pemerintahan Kota Bandung.

Demokrasi Deliberatif
Peran organisasi non pemerintah (Ornop) sangat penting saat ini dalam hal pengawasan kinerja birokrasi terlebih pasca reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi oublik. Kinerka birokrasi diawasi dalam tiga konteks , “yaitu pengendalian politis, pengendalian administratif, dan pengendalian secara informal baik oleh pihak luar (external) maupun oleh aktor/perangkat alat dalam jajaran birokrasi sendiri (internal). Ornop sebagai organisasi civil society dapat melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap institusi birokrasi” (Budi Setiyono, 2004: 108). Selain itu, menurut Max Weber, birokrasi harus didukung oleh sumber-sumber kekuasaannya, yaitu kerahasiaan, monopoli informasi, keahlian teknis, dan status sosial yang tinggi. Para pengkritik birokrasi mengatakan, unsur-unsur itulah yang telah memberikan kekuatan pada birokrasi untuk mengendalikan masyarakat (Mohtar Mas’oed, 2003: 71). 
Dengan demikian,  pengawasan birokrasi oleh Ornop sangat  penting dalam rangka mengurangi watak birokrasi yang eksesif dan arogan.  Bagaimanapun juga  demokrasi menuntut adanya kebebasan atau keterbukaan informasi publik, sehingga  negara demokratis di manapun sama, yaitu menutut adanya peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang dilandasi persamaan dan kemerdekaan atau kebebasan. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana bagi terbukanya  peran serta dan kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). 	
Para ahli umumnya sepakat bahwa salah satu syarat terwujudnya demokrasi  adalah  adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Lyman Tower Sargent seperti dikutip Eep Saefullah Fatah mensyaratkan demokrasi sebagai berikut: (1) adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan; (2) adanya persamaan hak di antara warga negara; (3) adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara; (4) adanya sistem perwakilan yang efektif; dan (5) adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Eep Saefullah Fatah, 1994: 6-7). Pengertian demokrasi yang dimaksud umumnya mengacu pada demokrasi liberal. Namun demikian, model demokrasi liberal sudah banyak dikoreksi oleh sejumlah ahli, diantaranya adalah yang dilakukan oleh pemikir Jerman, Jurgen Habermas.
 Dalam pandangan Habermas,  model demokrasi liberal bersandar pada demokrasi perwakilan yang dianggap tidak memadai lagi, sebab dengan adanya arus globalisasi maka masalah kedaulatan rakyat yang terpresentasikan pada negara menjadi kompleks dan problematik. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kekuatan seperti bisnis, baik nasional maupun internasional, yang mengurangi peran negara. Dalam hal ini, komunikasi menjadi penting dan strategis untuk mendamaikan berbagai peran antara negara, pasar, dan rakyat. Berangkat dari kondisi di atas maka ditawarkan “demokrasi deliberatif” (demokrasi musyawarah).
Dalam model demokrasi deliberatif ini, intensitas partisipasi rakyat atau warga negara ditingkatkan dalam proses pembentukan aspirasi dan opini, sehingga kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang pemerintah semakin mendekati harapan warga negara pada umumnya. Intensifikasi proses deliberasi dilakukan lewat diskursus publik yang merupakan jalan untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan oleh yang diperintah. Dengan demikian, “demokrasi tidak semata-mata terjebak oleh prosedur pemilihan umum untuk memilih penguasa, melainkan bagaimana setiap kebijakan publik senantiasa melibatkan masyarakat dan partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan. Dalam konteks partisipasi ini pula akses informasi publik menjadi prasyarat agar proses demokrasi deliberatif semakin kuat”. (Jurgen Habermas, 2007: 344-345). 
Oleh karena itu, demokrasi deliberatif  menurut ini sesuai dengan cita-cita yang ingin dibangun oleh pemerintahan dengan konteks keterbukaan informasi publik, yaitu bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Rakyat tidak memimpin dirinya sendiri akan tetapi tetap mengendalikan jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam konteks berbagai kebijakan publik. Demokrasi deliberatif,  sebenarnya sudah dikenal lama dalam sejarah politik di  Indonesia dengan istilah ”musyawarah untuk mufakat”.

Tabel 3. Theoretical dimensions of public deliberation
democratic tendencies
	Dimensions	undemocratic tendencies	
Universal: All individuals affected by the issue participate in deliberation

Inclusive: All relevant viewpoints and arguments are equitably expressed

Reason-Based: Relies on logic and facts.

Agreement-Oriented: Leads to consensus based on common understandings of the public good and/or acceptance of the legitimacy
of whatever disagreements
linger.

Strengthens democracy:
Increases citizens’ efficacy,
political knowledge, and
future participation, and
can lead to better, more
legitimate policy outcomes
	Access

Voice

Type of discourse

Effect on
Cohesion

Effect on politics	Elitest: Public deliberation is infrequent and participation in it is selective

Exclusive: Expressed viewpoints and arguments are skewed in favor of entrenched social and economic hierarchies

Emotion and coercionbased: Unreasoned appeals that are easily manipulated and that disadvantage marginalized groups

Disagreement-oriented: Intensifies divisions and disagreements or stifles genuine differences.

No or negative effect on
democracy: Exerts little
impact on citizen knowledge
and participation and can
reinforce cynicism and
disengagement while
leading to harmful or shortterm
policy outcomes.	
(Lawrence. Jakobs dkk, 2009 : 19) 

Dalam bukunya yang berjudul Talking Together Public Deliberation and Political Participation in America  Lawrence.  Jakobs dkk, (2009: 19) menjelaskan beberapa dimensi-dimensi teoritis berkenaan dengan deliberasi publik. Dimensi-dimensi tersebut adalah akses, suara, tipe diskursus, efek kohesi, dan efek politik pada kondisi yang tergolong demokratis atau sebaliknya yang kurang demokratis. Kira nya dimensi ini dapat diterapkan sebagai parameter yang juga akan digunakan dalam menelaah partisipasi publik khususnya dalam konteks interkasi antara Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Jabar dengan Pemerintah Daerah Kodya Bandung.

 Partisipasi Publik 
Partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik dapat diartikan sebagai partisipasi politik, oleh Huntington dan Nelson partisipasi politik diartikan sebagai  kegiatan warga negara sipil (pivate citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (dalam  Rumesten Iza RS, 2011: 2327). Partisipasi  dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan  publik dan alasan dari pengambilan keputusan  publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis.
Berkaitan dengan hal ini Bagir Maman mengatakan  bahwa kebebasan politik ditandai dengan adanya rasa  tentram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya (dalam Aziz Muhammad, 2010: 122). Dalam hal ini  perlu juga dikemukakan pandangan  M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono (2009: 43-44) yang menegaskan terdapat tiga akses (three accesses) yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, akses terhadap informasi yang meliputi 2 (dua) tipe yaitu hak akses informasi pasif dan hak informasi aktif ; Kedua, akses partisipasi dalam pengalihan keputusan (public participation in decision making) meliputi hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program pembangunan dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan  ketiga,akses terhadap keadilan (access to justice) dengan menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung (the justice pillar also provides a mechanism for public to enforce environmental law directly). Sifat dasar dan peran serta adalah keterbukaan (openness) dan transparansi (transparency).
 	Habermas menyatakan, bahwa titik tolak yang dapat menjadi acuan untuk menata ulang proses pelibatan partisipasi aktif masyarakat tersebut adalah memperluas perdebatan politis dalam parlemen ke masyarakat sipil (dalam Hamzah dalam Rumesten, 2012 : 5) . Bukan hanya aparat negara dan wakil rakyat, melainkan juga seluruhwarga negara berpartisipasi dalam wacana politis untuk mengambil keputusan politik bersama. Melalui radikalisasi konsep negara hukum klasik kedaulatan rakyat bergeser dari proses pengambilan keputusan di  parlemen ke proses partisipasi dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang membeku dalam perkumpulan para wakil rakyat, melainkan juga terdapat di berbagai forum warga negara, organisasi, non pemerintah, gerakan sosial atau singkatnya di mana pun diskursus tentang kepentingan bersama warga negara dilancarkan. Senada dengan hal ini, Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D (dalam Rumesten, 2012 : 5) menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip peran serta masyarakat bertujuan untuk :pertama, melahirkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dari pejabat publik dalam membuat kebijaksanaan publik; dan kedua membawa konsekuensi munculnya suatu kontrol sosial yang konstruktif dan kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk dampak akibat suatu kegiatan pembangunan. Sistem demokrasi yang melibatkan partsipasi aktif masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rakyat yang rendah dari segi ekonomi, politik, dan sosial. 
Konsep partisipasi masyarakat mengalami pemaknaan yang berbeda-beda sehingga perlu diperjelas tentang proses yang mana yang dapat disebut partisipasi dan yang bukan, sehingga terjadi kesamaan cara pandang dalam menilai sebuah proses partisipasi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Lebih lanjut Rival G. Ahmad (2003: 108), yang mengacu kepada pendapat Arenstein, menyusun model yang dapat membantu untuk menilai tingkat partisipasi dalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan secara umum Perundang-undangan/ Peraturan Daerah. Secara umum ada tiga derajat partisipasi masyarakat. Pertama,tidak partisipatif (non participation); kedua,derajat semu (degrees of tokenism); dan ketiga,  kekuatan masyarakat (degrees of citizen power). Lebih lanjut dikatakannya “dasar penentuan derajat, bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut. 
Derajat terbawah terdiri dari dua tingkat partisipasi, yaitu manipulasi (manipulation) dan terapi (theraphy). Dalam tingkat ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan mengobati luka yang timbul akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Tidak ada niatan sedikit pun untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan atau program pemerintah. Derajat menengah (yang semu) terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yaitu: pemberitahuan (informing); konsultasi (consultation); dan peredaman (placation). Dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi, masyarakat sudah bisa mendengar (tingkat pemberitahuan) dan didengar (tingkat konsultasi), namun begitu tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik. 
Sedangkan pada tahap peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat pada umumnya khususnya yang rentan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang penuh oleh pemegang kekuasaan. Derajat tertinggi terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yakni kemitraan (partnerships), delegasi kekuasaan (delegated power), dan yang teratas adalah kendali masyarakat (citizen control). Dalam tahap ini partisipasi masyarakat termasuk yang rentan sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil, dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan penguasa  tradisional dalam posisi politik yang sejajar (tingkat kemitraan). Bahkan lebih jauh mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai (tingkat delegasi kekuasaan). Sehingga pada tahap akhir partisipasi masyarakat telah sampai pada puncaknya, yaitu ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan tersebut (tingkat kendali masyarakat)

Wakca Balaka dan Implementasi Partisipasi Publik 
Sebagaimana dialami oleh Wakcabala dalam proses pendampingan dan advokasi PKPB, khusus nya dalam kasus sengketa publik dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang pada akhirnya gugatannya dibatalkan setelah melalui proses di PTUN. Oleh karena itu, menjadi hal yang  mendasar dalam persoalan partisipasi publik di kota Bandung ini adalah daya tahan pemohon informasi terhadap prosedur yang harus dilalui oleh, publik cenderung mudah dialihkan, oleh respon badan publik. Selain itu publik pada gilirannya umumnya tidak tahu tentang  tahu hak nya, lalu publik tidak tahu juga seberapa relevan dan kompeten badan publik itu dalam melayani kebutuhan informasi publik. Selain masih terdapatnya “budaya tertutup” di pihak badan publik dalam memenuhi yang memang dimintakan oleh publik. 
         Selain itu, pembatalan tiga pengajuan mendapat informasi publik di Pengadilan Tata Usahan Negara Bandung yang diajukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Jabar).Tiga kasus tersebut berkaitan dengan masalah pendidikan yang melibatkan Wali Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan warga yang diwakili organisasi pendidikan.Ketiga putusan KIP Jabar yang dibatalkan oleh PTUN Bandung adalah permohonan informasi atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011; Permohonan Informasi Publik tentang salinan rencana dan realisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pusat Sumber Belajar (PSB) tahun 2010/2011; dan Permohonan Informasi atas tentang Daftar nama peserta didik baru 2011/2012 SMP, SMAN, SMKN Kota Bandung. Semuanya gugatannya dibatalkan setelah menempuh prosedur yang sangat panjang, juga setelah mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengalami kebuntuan, dan selanjutnya di PTUN kan. 
Koordinator Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jabar Wakca Balaka, Arip Yogiawan, menyatakan, pembatalan keputusan Komisi Informasi tersebut didasari atas alasan legal standing (Putusan No 53/G/2012/PTUN-BDG) pemohon informasi dan cacat hukum.  "Kami memandang telah terjadi ketidaksesuaian antara semangat keterbukaan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan putusan PTUN Jabar," kata Arip di Bandung, Senin (17/9/2012). Tiga putusan PTUN tersebut dalam pandangan pihak Wakcabalaka sebagai bukti bahwa hak warga negara untuk mengakses informasi sebagai hak asasi sulit terjadi. Juga dalam pandangan Wakacabala dengan terbukti sulitnya warga negara mengakses informasi publiik, maka dengan sendirinya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan akan semakin sulit. Sehingga transparasi, akuntabilitas dan partisipasi publik masih jadi permasalahan yang masih sangat kompleks dalam konteks implementasinya.

Model alur permohonan informasi hingga sengketa yang dilakukan oleh Wakcabalaka

(Sumber : Wawancara dan data proses permintaan informasi publik oleh PKPB 
yang diadvokasi oleh Wakcabalaka, 2012)

          Pihak Wakcabalaka juga  menilai putusan PTUN menunjukkan bahwa filosofi dalam UU KIP yang hanya mensyaratkan individu warga negara Indonesia atau lembaga berbadan hukum Indonesia yang sah sebagai pemohon, tidak diindahkan oleh majelis hakim di PTUN.Majelis hakim PTUN dinilai tidak paham atas UU KIP, seharusnya PTUN lebih mementingkan pandangan bahwa akses terhadap informasi publik yang merupakan hak dasar dari setiap warga negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan good governance.  Dalam UU hak atas akses informasi publik yang merupakan hak asasi, tak perlu dibatasi oleh kepentingan hukum. Sebagai informasi publik, seharusnya informasi tersebut dapat diakses oleh siapa saja, yakni oleh seluruh warga negara Indonesia.
             Selain itu, pihak Wakcabalaka juga berpandangan bahwa putusan PTUN yang membatalkan Putusan KI Jawa Barat karena alasan prosedural menunjukkan bahwa KIP Jabar tidak siap dalam menyelenggarakan sengketa informasi.Komisioner KIP Jabar dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.Hal ini ditandai dengan ketidakhadiran KIP Jabar ketika berperkara di PTUN Bandung. KIP Jabar juga dianggap lalai dalam mendokumentasikan proses pemeriksaan setempat, tidak menyerahkan bukti yang diperlukan dalam persidangan, serta tidak mencantumkan pernyataan sidang yang terbuka untuk umum dalam putusan majelis komisioner. Juga setelah melalui proses yang panjang nyaris 1 tahun, kasus gugatan permohonan informasi publik ini dibatalkan oleh PTUN Bandung dengan berbagai alasan.
Oleh karena itu, implementasi keterbukaan informasi publik masih diwarnai dengan banyak persoalan, baik di badan publik maupun di pihak publik sendiri. Permasalahan ini tentu saja juga menyisakan berbagai persoalan lain yang menyertainya, bahwa sekalipun dijamin oleh undang-undang, akan tetapi pada prakteknya, publik masih mengalami berbagai kesulitan dalam hal mengakses informasi publik ke badan publik. Berikut ini adalah permasalahan yang ada baik di pihak publik mauupun badan publik berkaitan dengan permasalahan keterbukaan informasi publik.
Tabel
Daftar Masalah Keterbukaan informasi publik di Kota Bandung
Masalah di Badan Publik	Masalah di Publik (warga)	
Pemerintah berdalih bahwa anggaran kurang	Publik awarness masih berlangsung ditataran “Elit”, diantara nya LSM	
Bahkan UU KIP dianggap sebagai beban tambahan bagi Daerah perihal implementasi KIP ini	Sesuatu yang baru hal2 yang berkenaan tentang hak-hak informasi yang memang dapat diakses dn dimiliki oleh publik, bagi publik sendiri merupakan sesuatu yang baru	
Di Pihak pemerintah sendiri sering terjadi pemikiran “ini urusan pemerintah, Anda terima jadi sajalah	Hal mendasar tentang partisipasi publik, soal daya tahan terhadap prosedur yang dilalui oleh publik, publik cenderung mudah dialihkan, oleh respon badan publik, publik pada posisi tidak tahu hak nya, lalu publik tidak tahu juga seberapa relevan dan kompeten badan publik itu dalam melayani kebutuhan informasi publik	
ada problem sharing informasi di antara mereka, mereka selama ini juga memandang bahwa akses informasi sepenuhnya harus diberikan oleh pihak PPID,  selama ini masih berkutat unit2 sendiri di anatara mereka masih belum saling berinteksi, di dalam unit2  sendiri terjadi konflik of interest	Prosentasi nya sangat kecil sekali warga yang pernah mengakses informasi publik
	
Makanya kemudian, berdasarkan pengamatan sekilas, karena informasi dalam pandangan mereka tidak utk di share, tetapi biasanya di keep untuk kepentingan kepangkatan atau jenjang karir mereka, sehingga informasi dalam badan publik sendiri cenderung antar unit tidak di share, sehingga tuntutan Badan Publik untuk memberikan informasi publik yang memang menjadi hak publik, menjadi “beban tambahan bagi badan publik”.
	Dampak negatif nya, akses informasi publik ini digunakan untuk mereka gunakan untuk “meminta proyek”, pada tingkat pelaksana teknis, lantas menuruti permintaan informasi publik karena di gertak akan di ajukan ke Komisi Informasi. Padahal bila informasi itu dikecualikan, maka pertahankan saja kasus nya diangkat ke Komisi Informasi, ini juga yang menyebabkan badan publik menggeneralisasi bahwa permintaan informasi publik, digunakan untuk mendapatkan proyek oleh peminta informasi, di sisi lain juga ini dijadikan acuan bagi badan publik untuk menutup akses terhadap  peminta informasi	
Lalu saling lempar “ siapa yang mengerjakan pelayanan publik ini?		
Yang berkembang adalah mentalitas meng keep informasi, sehingga tidak timbul budaya mendokumentasikan, juga saat terjadi pergantian		
Informasi belum dianggap sebagai milik badan publik, di organisasi tidak berpikir informasi  sebagai badan publik, tetapi sebagai kepemilikan individu di masing2 unit tersebut		

Sumber : disarikan dari hasil penelitian wawancara dengan pihak Wakcabalaka (2016)
Menurut Lawrence. Jakobs dkk, (2009 : 19), jika yang berpartisipasi masih seputar “elit”, maka belum terbangun demokrasi. Juga bahwa semua hal relevan sesuai dengan argumen, maka dalam paradigma penerapan demokrasi, maka hanya argumen dan dengan sudut pandang tertentu yang dapat diterima. Sehingga bila dalam paradigma kecenderungan demokrasi, maka keputusan diambil berdasarkan logika dan fakta. Sebaliknya bila cenderung kurang demokratis akan didasarkan pada keputusan yang sifatnya emosional. Hal lainnya yang ditekankan oleh bahwa kebijakan diambil berdasarkan kesepakatan, dan ini yang menandai demokrasi deliberasi atau demokrasi partisipatif. Demokrasi deliberatif juga mensyaratkan berbagai keputusan didasari oleh keterlibatan masyarakat dalam berbagai pengambilan kebijakan.

 Diskusi Publik dan Beberapa Isu Publik di Ridwan Kamil Watch
	Para pegiat facebook di Kota Bandung, tidak ketinggalan bergiat di Ridwan Kamil Watch dalam rangka mengawal pemerintahan daerah Bandung yang tengah dipimpin oleh Ridwan Kamil. Berbagai isu politik, sosial dan budaya dibahas dalam media sosial ini. Isu Lingkungan merupakan isu yang paling mendominasi diskusi-diskusi di forum ini. Bagaimanapun juga isu lingkungan, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari para “facebooker” ini. Ridwan Kamil sebagai Walikota ikut menanggapi berbagai diskusi secara langsung.  Beberapa diskusi tentang lingkungan pada bulan maret banyak didominasi oleh isu tentang hujan dan banjir yang melanda beberapa bagian kota Bandung. Sampah, kendatipun sudah ada gerakan pungut sampah, menjadi isu komplen masyarakat kepada pihak pemerintah Kota Bandung.
Tabel : Isu  Sampah dan Banjir
NO	TANGGAL UPDATE	ISU LINGKUNGAN	DISKUSI	
1	27-03-2016	Bagaimana mitigasi sama reaksi cepat Pemerintah Kota menghadapi prediksi cuaca ekstrim terutama untuk wilayah langganan Banjir ; Pagarsih, Gede bage, Cikapundung Riverside dll

	•	Denni HamdaniMasa Tanggap Darurat banjir Citarum yang diperpanjang sampai hari minggu besok (27 Maret 2016) oleh BPBD Kab. Bandung mungkin akan diperpanjang lagi kalau melihat kecenderungan hujan yang masih cukup deras di cekungan Bandung....eh kan di Kota Bandung mah belum ada BPBD...
•	Vaneza GeuBahu Membahu, Sama2 Bergotong Royong, Jangan Hanya selalu Mengandalkan Pemerintah, Bersatu Melawan Cuaca Ekstrim, Bagaimana Mengatasinya.
•	Sasa SasalimpetanVaneza Geu .betul betul	
2	27-03-2016	

Tegallega Kiwari ...banjir runtah..!! Kumaha nya!?
	•	JuwandaColek kang Gun Gun Saptari Hidayat
•	Erman SumiratColek kang Gun Gun Gun Saptari Hidayat
•	Muhammad Jawani Badru ZamanGa ada perubahan padahal ini salah satu ikon Bandung, teras kedah kumaha?
•	Callum LokAnjiir..
•	Badrun Ngm Opat HijiKedah mikir w urg bandung na, kumaha cara na, ulah memojokan pemkot wae, bongan saha micen runtah na dmana wae.
Ameer ZeinMangga emutan ku sadayana bro...	
( Sumber : Ridwan kamil Watch, 2016)

           Masyarakat Bandung melalui jejaring sosial ini melakukan berbagai diskusi tentang pembangunan, posting-posting dari pihak masyarakat maupun dari Ridwan Kamil dikomentari oleh para facebooker baik melalui komentar yang sangat serius, juga dengan gaya guyon dan santai. Bagi isu-isu yang menarik perhatian publik, maka posting itu cenderung dikomentari secara panjang lebar dan mendetil oleh para anggota di grup RKW. Namun jika masalah itu kurang menarik perhatian publik, maka komentar dari para anggota cenderung hanya beberapa saja.

Tabel : Isu Pembangunan dan lingkungan
NO	TANGGAL UPDATE	ISU LINGKUNGAN	DISKUSI	
1	27-03-2016	Setiap perubahan [peradaban] dan pembangunan pasti ada yang diambil dari alam, ada yang berubah dari wajah alam.... lalu masyarakat yang sederhana berfikir....apakah hasil pembangunan seimbang dengan apa yang diambil dari alam..... indikator keseimbangan lingkungan yang di butuhkan oleh warga,,, resapan air....ruang terbuka,,,,,ruang produktif...... karena itulah hakikat yang dibutuhkan warga... RESAPAN AIR untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya.....RUANG TERBUKA kebutuhan semesta oksigen... RUANG PRODUKTIF kebutuhan untuk mencari nafkah....... mudahan harapan ini menjadi salah satu indikator.

Keberhasilan pembangunan itu multi dimensi dan ada puluhan indikator. yang indikatornya membaik dan mendapat penghargaan, wajib disampaikan, untuk menunjukkan bahwa ada progres perubahan. Yang indikator masih kurang, terus diperbaiki dan dikerjakan. Tidak fair jika ada satu dua indikator yang masih kurang, terus menuding bahwa pembangunan gagal. Itu politis namanya. Mari belajar berpikir ilmiah.	•	Riksha SumpenaApa benar daerah / lokasi yg jelas jelas terlihar kumuh. Macet. Semrawut. Belum. Atau. Mau akan. Atau di biarkan saja.
•	Riksha SumpenaKeberhasilan pembangunan itu multi dimensi dan ada puluhan indikator. yang indikatornya membaik dan mendapat penghargaan, wajib disampaikan, untuk menunjukkan bahwa ada progres perubahan. Yang indikator masih kurang, terus diperbaiki dan dikerjakan. Tidak fair jika ada satu dua indikator yang masih kurang, terus menuding bahwa pembangunan gagal. Itu politis namanya. Mari belajar berpikir ilmiah.
•	Deddy Karsa Pratamasupaya posting saya tidak terkesan ini tuduhan..... posting ini harapan bahwasannya keseimbangan lingkungan diharapkan jadi salah satu indikator [dari puluhan].... sehingga lingkungan yang terjaga keseimbangannya adalah salah satu ciri keberhasilan pembangunan itu sendiri... dan saya yakin dari puluhan indikator ada prioritas.....
	
2	24 Maret pukul 23:42	Senin, Selasa, Rabu pagi kemarin dlm perjalanan ke tempat kerja saya menjumpai rombongan pekerja ini di tempat yg berbeda jalan Tubagus Ismail. Mereka berbaju seragam baru, dengan nama kelurahan dicetak dibaju, berjumlah belasan, mungkin hingga 20 orang. Yang menarik adalah mengapa harus sebanyak itu untuk menyapu sepotong ruas jalan. Terlihat tidak efektif	• Dahrina Rifanul Pemborosan...
• Al Nursyawal Kapan Fullnyah Padat karya mas..
• Asep Saefulloh Garetol teuing panginteun
• Sasa Sasalimpetan Supawa lewih bersih panginten	
( Sumber : Ridwan kamil Watch, 2016)

Tabel
Zona Burung Blekok dan Lingkungan Hidup
No	ISU 	DISKUSI	
	
Warga RKW, zona burung Blekok (kotak putih di peta), sudah diproteksi oleh RDTR. bahkan zona sekeliling pohon bambu habitatnya akan diperbesar dan dijadikan rawa-rawa. Juga zonanya diwajibkan diperpanjang ke barat dan ke utara. Demikian informasinya. hatur nuhun.

	•	Ben Satriatna Terima kasih informasinya Pa Wali. Silahkan diawasi pelaksanaannya oleh rekan-rekan RKW yang bergerak di bidang lingkungan dan tata ruang.
•	Ben Satriatna Oh ya ada satu pertanyaan, kalau RDTR utk wilayah yang lain bisa diperoleh dimana ya?
•	Dian Tresna Nugraha mungkin di Pengelola Data?
•	Dodi Rosadi Asik tong eleh ku singapur kang
•	Moelyono Akbar Aamiin
•	Ruddy Bagas kabar segar untuk lingkungan...
•	Dian Tresna Nugraha Bagaimana kajiannya perilaku Belekok lengkapnya, kang?Belekok sekarang berkumpul di sana karena banyaknya sawah-sawah yang menyediakan sumber makanan untuk mereka. Kekhawatiran saya nanti, meskipun pohon bambu tersebut ada tetap ada dan diperbesar, namun sawah-sawah di sekitar Gedebage, juga di Tegalluar akan berubah menjadi teknopolis. Akankah Belekok tetap bertahan?
•	Deddy Karsa Pratama Kemarin diskusi tidak Fokus kebanyakan Nara sumber,,..kapepet waktu... jadi Manuk blekokna terabaiakan lebih membahsa jurigna.... lebara nagawangkong sae.. tudak diatur momentna...
•	Vaneza Geu Gk tenang kemaren Musyawarah blekokna banyak anu gaduh Pamengan,,,termasuk Simkuring sa lol , janten teu terang kumaha hasil Blekok teeh...
•	Dian Tresna Nugraha Satu kajian yang diperlukan, misalnya:
berapa populasi belekok vs. luas sawah yang diperlukan berapa luas sawah minimum supaya belekok tetap ada.
•	Ben Satriatna Asumsi saya, peta diatas sudah memperhitungkan hal tersebut. Tp tidak ada salah utk dicek lagi.
•	Reza Faktor polusi jug harus diperhatikan. Seperti fenomena walet digresik yg punah seiring polusi udara oleh pabrik semen dan brmigrasi ke tuban, lamongan dll
•	Andri P Kantaprawira Nuhun kang Emil... Sae...tanjeur.
•	Mang Dadang Setuju, laikdisss kang...
•	Mawar Rose Terima kasih informasinya pa Wali, semoga cepat terlaksana dengan baik
•	Etti Rs Alhamdulillah, hatur nuhun pa Emil, mugia Zona Blekok nyumpingkeun mangpaat kanggo lingkungan tur karaharjaan warga kota Bdg. Zona eta tiasa janten obyek wisata alam nu unik, sehat, tur nyegerkeun hawa kota.
•	Neng Tia Di dukuuung kang emil..
•	Ayi Tejaningrum Mangga aosss kanu sok natos wae
Majar padamelan walkot mung taman
Hatur nuhuuun pak walkot
•	Deni Dermawan Pemandangan alam sudah mulai menyempit seandainya habitat blekok di perluas insya Allah turis asing pun akan angkat jempol
•	Etti Rs Pa Wali, upami diwidian dina hiji waktos abdi saparakanca (ti Yayasan Purbatisti) bade melak saeh di sabudeureun kawasan blekok. Tangkal saeh teh mangrupi bahan keretas tradisional Sunda, karuhun urang baheula nyeratna dina daluang (kulit tangkal saeh) sateuacan aya keretas ti Cina n Eropa. 	
(Sumber : Ridwan kamil Watch, 2016)

            Posting Walikota Ridwan Kamil tentang zona Burung Blekok di Kota Bandung,mendapat banyak sambutan dari facebooker. Berbagai pendapat dilontarkan, tetapi umumnya menyambut baik rencana pemerintah Kota Bandung yang akan memperluas zona burung blekok. Sebagian facebooker agak pesimis dengan pembangunan yang sangat agresif di Kota Bandung yang justru akan menggusur area alam yang biasa dihuni oleh burung blekok tersebut.

Tabel 
Isu Transparansi Anggaran Kota Bandung
TANGGAL UPDATE	ISU	DISKUSI	
	Warga RKW, sesuai komitmen transparansi publik, silakan masuk ke ppid.bandung.go.id. Di sana data APBD 2016 yang detail di 5 lampiran sebanyak total 280an halaman bisa diakses publik. Hatur Nuhun.

	•	Kang YayTah ieu hade ngarana, didukung anu kieu mah..cag ah titenan ku kidulur.
•	Ben SatriatnaTrims Pa Wali atas infonya. Ditunggu keterbukaan informasi utk dokumen2 perencanaan dan anggaran lainnya, seperti RKPD, KUA PPA, RKA dan DPA. Sedikit saran, ada baiknya dokumen2 tersebut disimpan di website khusus, agar bisa diakses terus.
•	M Ridwan Kamilmangga. saya cek satu2.
•	Samsi SalmonKhusus kangge DPA Pemkot Bandung moal wantunneun ,,,Kang Yay
•	Kang YayHehehe...bisi aya anu ngintip nya....
•	Erman SumiratBagus kang emil dalam rangka good corporate governance bravo m M Ridwan Kamil
•	Samsi SalmonMung dina DPA teu aya rincian na Kang..disumputkeun keneh ku Setdana..hii...hii..hiii
•	Kang YayKan biasa eta mah "harta karun" cenah..
.ngan di infokeun sawates lingkungan terbatas heula...ke lamun geus beres tender karek diumumkeun.....tah ieu panyakit teh.
•	Samsi Salmonmasih setengah hate...padahal dina penetapan APBD ada pasal yg berbunyi "agar diketahui semua Orang"kitu tah
•	Dan SatrianaApresiasi Pa Walikota M Ridwan Kamil. Kita selangkah maju. Yuk kita teruskan memenuhi Surat edaran Komisi informasi tanggal 12 Maret 2011 tentang 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai Informasi Publik yg wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Termasuk dokumen sejenis di pemerintah daerah.
•	Agus Setia MulyadiSalut atas upayanya membangun transparansi , mudah2an bisa dikembangkan di satuan pendidikan di kota Bandung
•	Abu OmarGood job kang emil dan jajarannya. Harus kita apresiasi dan kawal. Hatur nuhun.
•	Slamet RiyadiHaturnuhun kang Emil atas infonya,,,
•	Vincentius Arnoldkami berharap perubahan kultur nya pemkot yang berubah, bukan gara gara ada kang emil jadi terpaksa ikut kang emil mau transparan.gimana caranya agar mindset pemkot walau tanpa kang emil, sudah terarah selalu berkiblat transparansi 
•	Dian NurdianiApa susahnya transparant, coba dari dulu egk akan ke suka miskin...habis cira2 nya suka kaya siiihhh...salut kang Emil tujuh kuriling....
•	Kimhusein KerenSemoga di ikuti ku anak buah akang yg di bawah......heheheh
•	Asep Rusyan SambasMantab teu salah pilih
•	Karang Taruna Kecamatan CinamboPIPPK ge saena aya pelaporan yang transparan dari LKK di kelurahan sampai pelaporan ka Kota sehingga sa kota bandung ketahuan kelurahan yang bagus dalam menjalankan program pak Wali
•	Agus KurniaKELURAHAN KECAMATANNYA MANA ? KOK NGAK TRASPARANSI YA HEHEHEHE
	
(Sumber : Ridwan kamil Watch, 2016)
             
Selain isu, burung blekok yang sangat banyak mendapat respon dari facebooker di RKW, isu transparansi menjadi isu yang banyak didiskusikan oleh anggota RKW. Saat Ridwan Kamil posting APBD kota Bandung 2016, publik sangat mengapresiasi, bahkan Dan Satria sebagai Ketua Komisi Informasi Jawa Barat ikut dalam memberi komentar mengenai isu di posting ini. Harapan-harapan dilontarkan oleh anggota RKW, bahwa transparansi harusnya sudah sampai pada tingkat yang paling bawah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sindiran di lontarkan juga bagi instansi-instasi yang belum mau terbuka soal DPA masing-masing. Meski demikian, kultur transparasi ini sangat dinanti oleh publik di realisasikan di semua jajaran di Pemkot Bandung.
Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi sejalan dan saling mendukung, keduanya beriringan saling menguatkan. Bagaimanapun juga keterbukaan informasi publik tidak akan terealisasi jika birokrasi pemerintahan tidak melakukan reformasi dan mengubah paradigma tata kelola organisasinya. Tentu saja yang tadinya serba tertutup dan tanpa akses data yang diperbolehkan bagi publik, sekarang ada keharusan akan tuntutan informasi dibuka kepada publik seluas-luasnya. Kota Bandung tahun 2012 hingga 2013 masih mengalami berbagai kendala baik dari pihak lembaga publik itu sendiri, juga hambatan di kalangan publik. Berdasarkan kasus yang menimpa PKPB yang didampingi oleh Wakcabalaka, maka hingga tahun 2013 di Bandung masih kental budaya ketertutupan di kalangan birokrasi.
 Meski demikian, pasca kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, banyak dilakukan terobosan-terobosan sejak tahun 2014, dalam kaitannya dengan upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, gerakan open data yang juga dijadikan prioritas utama dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik ini tentu saja diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi di badan publik.

Gambar : Keterbukaan informasi Publik dan Reformasi Birokrasi

(Sumber:  disarikan dari hasil wawancara dengan Wakcabalaka dan Komisi Informasi Daerah Jawa Barat)
  Model ini menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi sejalan dan saling mendukung, keduanya beriringan saling menguatkan. Bagaimanapun juga keterbukaan informasi publik tidak akan terealisasi jika birokrasi pemerintahan tidak melakukan reformasi dan mengubah paradigma tata kelola organisasinya. Tentu saja yang tadinya serba tertutup dan tanpa akses data yang diperbolehkan bagi publik, sekarang ada keharusan akan tuntutan informasi dibuka kepada publik seluas-luasnya. Meski demikian, pasca kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, banyak dilakukan terobosan-terobosan sejak tahun 2014, dalam kaitannya dengan upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, gerakan open data yang juga dijadikan prioritas utama dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik.
Open data ini pada akhirnya diharapkan dapat membangun transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik pemerintahan maupun swasta, mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghemat upaya dan anggaran karena semua data telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah baik oleh pemangku kebijakan publik maupun oleh publik sendiri. Sehingga pada akhirnya proses pembangunan terselenggara juga dengan melibatkan publik dalam konteks partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pimbert dan Wakford memandang demokrasi tanpa peran serta masyarakat adalah sesuatu yang semu.”What is new is that public participation in agency decision making is increasingly considered standard practice. Many recent political theorists argue that it is a defining characteristic of modern democracy. As two British theorists recently put it, “Democracy without citizen deliberation and participation is ultimately an empty and meaningless concept” (Pimbert and Wakeford, 2001, p. 23 dalam , James L. Creighton, 2005:2). Sehingga keterbukaan menjadi katalis bagi proses reformasi birokrasi secara keseluruhan. Open Government mendorong kemajuan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan, kinerja pelayanan birokrasi, partisipasi publik dan rasa memiliki bersama, juga menjamin adanya akuntabilitas badan publik dan mencegah tindak korupsi. “Open Government, an idea whose meaning is currently being constructed, offers a provocative set of ideas for reconstructing government in ways that could increase and improve the abilities of democratic societies to deal effectively, sustainably, and equitably with its issues. In other words, open government, if implemented thoughtfully, could improve our democracy and our civic intelligence while keeping the costs to acceptable and appropriate levels. ((Schuler Douglas dalam  Lathrop Daniel and Laurel Ruma, 2010 : 92)
Dengan adanya open government yang didukung oleh basis data yang memadai, memudahkan kalangan birokrasi dalam menjalankan kinerja birokrasinya. Jika selama ini pengambilan keputusan dilakukan secara internal saja oleh lembaga publik, maka dengan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, warga negara dapat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik. Adapun mekanisme nya telah diatur dalam Undang-undang.
             Dalam rangka menuju pemerintahan yang terbuka, maka banyak langkah yang telah ditempuh pemerintah Indonesia, selain dengan dikukuhkannya reformasi birokasi, diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasin Publik, juga dideklarasikannya program “Open Government Indonesia” yang mendorong transparansi, akuntabilitas badan publik dan menumbuhkan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Di masa mendatang pemerintahan terbuka ini harus menjadi “way of life” dalam keseluruhan pembangunan tata kelola pemerintahan di Indonesia mulai dari pusat hingga ke daerah yang berorientasi sepenuhnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
	Jika sebelum reformasi tata kelola pemerintahan seakan berdiri sendiri, dan warga negara kerap dijadikan “obyek” dalam proses pembangunan, maka dalam paradigma baru keterbukaan informasi publik, melalui reformasi birokrasi didorong agar publik ditempatkan sebagai “subyek” bersama pemerintah melakukan hubungan partnership dalam rangka menacapai tujuan dan merealisasikan program-program pembangunan baik dalam skala nasional, maupun skala lokal di daerah masing-masing. 
Hal ini tentu saja sejalan dengan arus perubahan ke arah proses demokratisasi yang menyeluruh, dimana intensitas partisipasi rakyat atau warga negara ditingkatkan dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensitas proses deliberasi dilakukan lewat diskursus publik yang merupakan jalan untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan oleh yang diperintah. 

Democracy is  in its ideal sense is the form of political organization that most closely embodies civic intelligence. Many people seek a precise definition of democracy to guide their thinking in this area. But the meanings of social concepts are not chiseled in granite. In its most general form, democracy means governance by the people. Democracy takes different shapes in different contexts. Democracy is also defined by inclusive and transparent processes, although access to these processes is sometimes blocked and the processes themselves are often corrupted by the political or economic elite. (Schuler Douglas dalam Lathrop Daniel and Laurel Ruma, 2010 : 92)
 	Jika demokrasi menjadi dasar dalam membangun intelegensia masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bernegara, maka proses deliberasi lebih mengatur bagaimana proses demokrasi itu secara praktis dilaksanakan dalam konteks kehidupan keseharian yang dalam konteks kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Deliberation  is a process of directed communication whereby people discuss their concerns in a reasonable, conscientious, and open manner, with the intent of arriving at a decision. Deliberation takes different forms in different societal contexts and involves participants of myriad interests, skills, and values. It is generally more formal than collaboration or discussion. While some people may balk at this “tyranny of structure,” it is the shared awareness of the structure that provides legitimacy and impetus toward meaningful discussion and satisfactory decision making (Schuler Douglas dalam Lathrop Daniel and Laurel Ruma, 2010 : 93).
	Dengan demikian, demokrasi tidak semata-mata terjebak oleh prosedur pemilihan umum untuk memilih penguasa, melainkan bagaimana setiap kebijakan publik senantiasa melibatkan masyarakat dan partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan. Dalam konteks partisipasi ini pula akses informasi publik menjadi prasyarat agar proses demokrasi deliberatif semakin kuat. (Jurgen Habermas, 2007: 344-345). 
Democracy is  in its ideal sense is the form of political organization that most closely embodies civic intelligence. Many people seek a precise definition of democracy to guide their thinking in this area. But the meanings of social concepts are not chiseled in granite. In its most general form, democracy means governance by the people. Democracy takes different shapes in different contexts. Democracy is also defined by inclusive and transparent processes, although access to these processes is sometimes blocked and the processes themselves are often corrupted by the political or economic elite. (Schuler Douglas dalam Lathrop Daniel and Laurel Ruma, 2010 : 92)
Bagaimanapun juga pasca disahkannya UU KIP 14 tahun 2008, maka tujuan nya adalah   untuk: (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2)  Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Dengan adanya  Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya yang terbuka. Dengan keterbukaan ini juga diharapkan dapat  menghilangkan berbagai “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. Oleh karena itu, “Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang “terhormat” sebagai bagian dari kontrol publik. Selain itu, diberlakukannya UU KIP akan menempatkan pentingnya sistem informasi, dan orang-orang profesional di bidang data dan dokumentasi  (2012 : 3).
Masyarakat pada era open data, open government dan keterbukaan informasi publik serta reformasi birokrasi ditempatkan sebagai mitra bagi pihak pemerintah. Oleh karena itu, pola relasi yang dibangun dengan melibatkan partisipai publik ini adalah pola kolaborasi. Masyarakat atau publik secara bersamaan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah masing-masing. Publik berhak melakukan pengawasan, memberi masukan dan kritik, melakukan advokasi atas kepentingan-kepentingannya, serta terlibat aktif dalam mewujudkan pemerintah yang akuntabel, transparan melalui partisipasinya dalam konteks dan kedudukan masing-masing.
            Jadi sebetulnya ada dua “pekerjaan rumah” di komisi informasi, yang pertama menyadarkan masyarakat akan haknya yang sangat penting terkait dengan kebutuhan pokok, kedua bagaimana masyarakat (oknumnya ini) dikikis bahwa mereka tidak menggunakan UU ini sebagai bagian dari bahan pekerjaan dan lainnya. Sekarang presentasinya rendah berkaitan dengan permintaan informasi dalam kaitannya dengan hak hidup mereka, kesehatan, pendidikan, layanan KTP, ke depan hal ini akan mulai dibutuhkan dan disadari oleh masyarakat. Di sisi lain,  ini  yang harus dikerjakan sekarang ini sebetulnya dan berat, tapi itu berhadapan dengan budaya sebetulnya.  Budaya kedua belah pihak,  budaya birokrat kita yang tadi tertutup dan budaya masyarakat yang enggan takut berhadapan dengan birokrat atau takut memenuhi hak tahu mereka.
Sesungguhnya kebebasan informasi dan keterbukaan informasi publik, akan lebih menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah, juga mendorong transparansi dan meningkatkan partisipasi publik, hal ini juga diungkapka oleh James dalam 10 hal kebebasan informasi dan tujuan nya bagi publik pemerintah maupun publik yang hak-hak nya harus dipenuhi.
James discerns ten possible reasons for FOI, though he admits the list is ‘probably not exhaustive and is certainly open to argument’ (James 2006: 19–29). The objectives are: Greater transparency Encouraging participation in government Enhancing the quality of decision-making in government Allowing citizens and organisations to assert their rights Raising public confidence in the processes of government Increasing the effectiveness of administration, Increasing the accountability of government, Safeguarding probity Increasing the effectiveness of the media Altering the culture of the public service. (dalam Robert Hazell, Ben Worthy and Mark Glover , 2010: 17)
Bagi masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena sesungguhnya tujuan keterbukaan informasi sebagaimana dinyatakan Cain adalah “Citizens are unable to participate or choose properly when they are denied critical information about the government and its actions. Democratic accountability assumes that voters know what their agents are up to [and] the core obstacle to this accountability is the asymmetry of information that exists between governments and their citizens. (Cain et al. 2003: 116 dalam  Lathrop Daniel and Laurel Ruma, 2010 : 92 )

Kesimpulan
Partisipasi Publik yang dilakukan oleh Wakacabala  dalam bentuk advokasi, pengawasan, lobi, ikut serta dalam mendukung dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan yang bersifat umum maupun program-program pemerintah Daerah khususnya di lingkungan Kota Bandung. Meskipun demikian, diakui bahwa partisipasi publik masih bersifat “elitis”, artinya lebih banyak diakses oleh kalangan LSM atau organisasi non pemerintah. Sehingga masyarakat secara luas bahkan belum mengerti akan ada keterbukaan informasi publik.Selain itu, partisipasi publik masih menyisakan banyak masalah karena panjangnya prosedur yang harus dilalui oleh pemohon informasi, juga birokrasi yang masih belum begitu terbuka dan responsif terhadap permintaan informasi publik. 
Meskipun demikian upaya implementasi reformasi birokrasi dan keterbuaan informasi Publik. Pemerintah Daerah Kota bandung sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya Bandung Open Data. Berbagai informasi dapat diakses oleh publik, baik yang sifatnya berkala, serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat. Secara Khusus juga Pemda Kota Bandung menyediakan akses melalui media sosial seperti facebook dan twitter agar publik dapat dengan mudah memberikan masukan dan kritik, serta keluhan kepada pihak badan publik di jajaran Pemkot Bandung. Selain itu, pihak Komisi Informasi Daerah sudah sedemikian rupa berupaya mendorong konteks keterbukaan informasi di badan publik di Jawa barat. Meski demikian, partisipasi publik masih terbatas pada Organisasi Non Pemerintah (NOP) khususnya LSM yang bergiat dalam kampanye keterbukaan informasi publik ini. 
Berdasarkan data penelitian, berbicara partisipasi publik, berbicara tentang kesadaran, tanggung jawab dan keikutsertaan publik dalam proses pembangunan. Mengingat masih kurangnya partisipasi publik, tugas Komisi Informasi Daerah, Pemda Kota dan LSM bersama-sama harus ditingkatkan kerjasama dalam hal mensosialisasikan tentang “hak tahu” publik dalam konteks keterbukaan informasi publik ini.
Dalam hal membangun masyarakat madani, dimana masyarakat menjadi mitra bersama pemerintah yang berkolaborasi dalam proses pencapaian tujuan bersama, maka sebaiknya seluruh stakeholders dilibatkan dapat dijadikan mitra dalam mempercepat upaya ke arah percepatan Open Goverment dan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Muhammad , 2010 “ Pengujian Peraturan  Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” Jurnal Konstitusi, Vol. 7. No. 5 Oktober.
Fatah, Eep Saefullah. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Habermas, Jurgen. Ruang Publik, Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Penerjemah Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
Robert Hazell, Ben Worthy and Mark Glover, 2010. The Impact of the Freedom of Information Act on Central Government in the UK Does FOI work?, Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers Limited, registered in England, company number 785998, of Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6X.    
Hidayat N Dedy, 2002, Metodologi Penelitian dalam sebuah Multi`-Paradigm Science, Jurnal Mediator, Volume 3, nomor, 2, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
http://rtr.or.id/jejaring/profil-koalisi-ngo-partner/koalisi-cso-jawa-barat/perkumpulan-inisiatif
http://rtr.or.id/model-reformasi/model-partisipasi-publik
http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/46440/kid-jabar-terima-284 pengajuan-sengketa-informasi (Selasa, 26 Nov 2013 08:04:04, diunduh Rabu, 9 Juli 2014 jam 16.00)
http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/TOR%20%20Researcher%20Reformasi%20Birokrasi_Fin.pdf
http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-anugerahkan-keterbukaan-informasi-terbaik-ke-kemenkeu-kaltim-dan-pln (2013-12-18 14:35:13, diunduh Selasa, 8 juli 2014 pukul 21.00)
http://www.pikiran-rakyat.com/node/160101
http://www.suarajabar.com/suara-daerah/ciayumajakuning/2238-pemprov-jabar-masih-tertutup-berikan-informasi.html (Selasa, 02 Oktober 2012 11:22 diakses kamis 10 juli 2014 jam 03.00)
https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/3222627/kinerja-pemkot-bandung-dinilai-memuaskan-di-mata-warga (diunduh,6 -11-2016,jam 03.200)
Jakobs Lawrence R dkk, 2009, Talking Together “Public Deliberation and Political Participation in America” The University of Chicago Press, Chicago 60637
L. Creighton James, 2005, THE PUBLIC PARTICIPATION HANDBOOK, Making Better Decisions Through Citizen Involvement, Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741 www.josseybass.com
Lathrop Daniel and Laurel Ruma.2010,  Open Government, Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
Mas’oed, Mohtar. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
NugrohoYanuar, 2015, Deputi II Staf Kepresidenan, dalam ceramahnya yang berjudul, LIMA TAHUN PELAKSANAAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DAN ROADMAP PEMERINTAHAN TERBUKA INDONESIA,  30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta of Information Act on Central Government in the UK Does FOI work?, Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers Limited,
Rachmiatie, Atie dkk, 2014, Dinamika Transparansi dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi  (Studi  Tentang Good Governance dan Clean Governance Badan Publik Se-Indonesia dalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no.14/2008, Penelitian Strategi Nasional tahun 2014. Tim Peneliti  Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung
Rival G. Ahmad dkk, 2003,  “ Dan Parlemen ke Ruang Publik:  Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif ” Jurnal  Hukum Jentera  Vol.  I  No. 2 Tahun, PSHK Jakarta
Rumesten Iza RS, 2011 “Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.  XVI No.  44 Januari 2011,  Unit Penelitian FH Universitas Sriwijaya Palembang.
Setiyono, Budi. Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi. Edisi Kedua. Semarang: Puskodak Undip, 2004.
Suryabrata, Sumadi, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009,  Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah Yogyakarta, Universitas Atmajaya. 
Yin Robert K, 1996, Studi Kasus : Desain dan Metode, Jakarta, Raja Grafindo Persada.