Kontrol Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Abstract

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, sudah merupakan kebutuhan dan tekad yang bulat untuk dilaksanakan. Hal ini, selain karena sesuai dengan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga karena sudah merupakan suatu tuntutan hak bagi daerah untuk mengurus runah tangganya sendiri. Namun demikian, karena  pelaksanaan otonomi daerah baru akan diberlakukan mulai sekarang ke depan, maka sangat dimungkinan muncul/adanya hal-hal yang tidak diharapkan, terutama hal yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan kekuasaan, tidak saja antara Pusat dan Daerah, namun juga antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif baik di pusat maupn di daerah. Kemungkinan ini sangat potensial muncul ke permukaan, suhubungan dengan adanya peran yang seimbang kuatnya antara kedua lembaga tersebut. Lembaga eksekutif mendapat kontrol dari lembaga legislatif, sedangkan lembaga legislatif, “siapa” yang mengontrolnya ?