Perlindungan Nasabah BMT Jika BMT Pailit (Taflis)

Abstract

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah di Indonesia. BMT memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat, pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Makalah ini mengkaji bentuk usaha BMT, tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT,  dan perlindungan nasabah penyimpan dana BMT jika BMT pailit.Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk hukum BMT ada dua, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat dan Koperasi. Tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT dipengaruhi oleh bentuk usaha BMT. Tanggung jawab pendiri dan pengurus BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat dan koperasi adalah sama, yaitu melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT. Namun terdapat perbedaan tanggung jawab jika BMT pailit, BMT yang merupakan KSM pendiri pengurus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Sedangkan pengurus dan pendiri BMT yang berbadan hukum koperasi sebagai badan hukum tanggung jawab pendiri dan pengurus terbatas sampai jumlah modal yang diserahkan. Perlindungan nasabah penyimpan dana pada BMT belum memadai dengan melihat pada ketentuan KUH Perdata, nasabah penyimpan dana pada BMT berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan haknya harus berbagi dengan kreditur lainnya setelah dana BMT yang tersisa dibagikan kepada kreditur preference.