Perparkiran Di Kota Bandung dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung

Dikdik Tandika

Abstract


Kota Bandung dengan berbagai permasalahan jumlah penduduk yang semakin meningkat yang tidak sebanding dengan luas wilayah, jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah yang tidak seimbang dengan pertambahan jalan raya, mengakibatkan Pemerintah Kota Bandung melalui Unit Pengelolaan Perparkiran (UPP) yang mengelola parkir pada bahu jalan raya (on street) mengalami berbagai permasalahan perparkiran. Secara kelembagaan UPP memiliki kendala organisasi yang terbatas, sumber daya manusia yang tidak jelas status kepegawaiannya, dan infrastruktur lainnya yang tidak dimiliki UPP Kota Bandung. Dampak dari kondisi tersebut retribusi parkir yang dihimpun oleh UPP pada umumnya tidak dapat memenuhi target. Akibatnya kontribusi PAD sektor parkir terhadap PAD total Kota Bandung selama kurun waktu 9 tahun mencapai angka di bawah 10%, bahkan untuk tahun 2003 hanya memberikan kontribusi 2,37%.

Keywords


Perparkiran; UPP; PAD Sektor Parkir

Full Text:

PDF

References


Buletin Anggaran BUJET, Edisi 08/Th. II/September 2004, Diterbitkan oleh Bandung Institue of Governence Studies (BIGS) dan Ford Foundation (FF), Bandung.

Mulyawan, Rahman. 2004. “Permasalahan Perparkiran di Kota Bandung” makalah. Seminar Kajian Manajemen Perparkiran di Kota Bandung, Oktober 2004.

Harian Umum Pikiran Rakyat, 21 Maret 2005, Bandung.

Harian Umum Kompas, 24 September 2005, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Bandung, No 12, Tahun 2001, Tentang tata Tertib Pengelolaan Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Bandung, No 14, Tahun 2001, Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kota Bandung, No 05, Tahun 2004, Tentang Pajak Parkir.




DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i4.192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan is licensed under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License