Pencapaian IPM Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan Antara Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Abstract

Pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran pro masyarakat. Masalah ketimpangan anggaran terjadi karena perbedaan karakteristik wilayah dan kebutuhan masing-masing wilayah serta permasalahan spesifik lainnya.
Peran kebijakan anggaran pemerintah di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat sangat membantu proses akselerasi komponen pembentuk IPM terutama di bidang pendidikan dan peningkatan daya beli dengan porsi yang berbeda. Di lain pihak, belanja publik justru tidak signifikan perannya terhadap tinggi rendahnya pencapaian indikator kesehatan di wilayah Jawa Barat. Ketidaseimbangan dampak belanja publik terhadap beberapa pembentuk komponen IPM perlu diimbangi dengan keikutsertaan semua pihak dan institusi  terkait (swasta dan masyarakat) sehingga akselerasi IPM bisa tercapai. Karakteristik wilayah yakni kabupaten dan kota di Jawa Barat ditemukan berpengaruh signifikan pada tinggi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Pengeluaran Perkapita. Ini menunjukkan bahwa dikotomi kota dan kabupaten menunjukkan dinamika tersendiri yang bisa memengaruhi akselerasi IPM.