Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government

Abstract

Persoalan korupsi dimanapun, dan terutama di Indonesia, telah merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua “lini kehidupan bernegara” sudah terjangkit wabah korupsi, bahkan korupsi seolah-olah sudah menjadi “budaya”, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini Pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku korupsi. Mengapa sulit diberantas ?, apakah karena perangkat hukum yang ada tidak berfungsi ? adakah salah persepsi dalam penerapannya ?, atau, apakah karena aparat penegak hukum kita sudah tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi ?, ataukah karena tidak ada “political will” dari penguasa negara ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan problem nasional kita yang memerlukan jalan keluarnya, agar kegiatan korupsi dapat diperkecil dan dicegah keberlangsungannya. Secara fenemenologis ditemukan bahwa perjuangan reformasi dalam penegakan hukum harus bersifat sinambung dan partisipasif, karena (1) Kasus korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, keserakahan, dan tipu muslihat; sedangkan “power tend to corrupt”; (2) Untuk memberantas korupsi diperlukan “political will” dari berbagai elemen negara; adanya political will, mutlak menjadi syarat pra-kondisi menuju Pemerintahan yang bersih dan Pemerintah yang baik; (3) Dalam memberantas korupsi, mutlak diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki “kebebasan fungsional dan persoonlijk” dengan menjunjung tinggi supremasi of moral dan memiliki doktrin “to bring justice to the people”; (4) Pemberantasan kasus korupsi, ternyata tidak punya kemampuan apabila hanya mengandalkan pada hukum positif saja, lebih jauh nampaknya masih perlu ditemukan dasar-dasar keilmuan obyektif, agar kasus korupsi dapat diadili dan pelakunya dihukum.