Perlunya Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Yang Tanggap Terhadap Perubahan Pembangunan

Abstract

Istilah Hukum Ekonomi atau Economic Law mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak kalangan pakar hukum yang masih menentang kehadiran hukum ekonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Tumbuhnya perhatian besar terhadap hHukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai masalah ekonomi, baik yang berskala nasional maupun global yang menghantam dunia, terutama Indonesia. Pembaharuan dasar-dasar pemikiran dibidang ekonomi ikut menrubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum, maka pembentukan dan penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan mempelancar terbentuknya struktur dan sistem ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya, tanpa adanya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan cukup lengkap, tercapainya struktur ekonomi yang dicita-citakan justru akan terlambat . Metode yang tepat untuk melaksanakan pembaharuan hukum ekonomi Indonesia adalah melalui pendekatan transdisipliner, yaitu kerangka berpikir yang bertitik tolak pada pemikiran ekonomi yang juga menggunakan hasil pemikiran ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi jelasnya bahwa Hukum Ekonomi hasil pembaharuan tidak dapat lagi hanya dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara , atau sebagai perluasan dari Hukum Dagang atau kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menyangkut perekonomian saja, tetapi hukum ekonomi yang mandiri yang bersifat transdisipliner yang memadukan tidak hanya berbagai pendekatan hukum (publik dan perdata), tetapi bahkan menggabungkan pendekatan hukum dengan  pendekatan non hukum.