Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Alie, F. (2004). Filsafat Administrasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek), Jakarta, Rineka Cipta.
Dwiyanto, A. (2008), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gama University Press.
Gasperz, V. (2005), Sistem Manajemen Kinerja Tertintegras Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
LAN RI. (2003) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI.
LAN RI. (2004) “Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jakarta, CV Raga Meulaba.
Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, Gunung Agung.
Nugroho, D, Riant.(2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
Sedarmayanti, (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung, Aditama.
Shafritz, at.al. (2011), Introducing Public Administration, USA, Pearson Education, Inc.
Siagian, S. P. (2008). “Filsafat Administrasi”, Jakiarta, Bumi Aksara.
Sinambela, (2008) , Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara;
Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Kencana.
Smith, B.C., (2007), Good Governance and Development, New Work, Palgrave Macmilan.
Wasistiono, S. (2001). Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, Alqa Print.
Wasistiono, S. (2002). Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Alqa Print.
Yukl, G , (2009). Kepemimpinan Dalam Organisasi, Jakarta, PT Indeks.
Zauhar, Soesilo, (1996), Reformasi Administrasi, Jakarta, Bumi Aksara.
Dokumen:
Undang – Undang Dasar 1945.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan /Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Oganisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009, Tentang UraianTugas Jabatan Struktural Pada Kabupaten Sumedang.
Shalimow, Yunan, 2009, Konsep Pemberdayaan, (http://www.pemberdayaan.com/) diundah tanggal 2 September 2011.
Justina, 2008, Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Panobeian Panei Kabupaten Simalungun, Medan, USU.
LAKIP Kecamatan Jatinangor Tahun 2009 dan Tahun 2010.
Zamzami, Lucky, 2011, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumtera Barat, Jurnal Sosial dan Pembangunan “Mimbar”Volume XXVII, No.1 (Juni 2011) 1-124.
LAN dan BPKP, (2000). Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, Modul AKIP.
DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.333
Refbacks
- There are currently no refbacks.
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.