Good Governance dalam Pemerintah Daerah

Noverman Duadji

doi:10.29313/mimbar.v28i2.356

Good Governance dalam Pemerintah Daerah

Noverman Duadji

Abstract

The Governance is the frame to reform the government ideology, paradigm, culture and management. Such as a response action from the government that have made some policies as legal formal action. For reaching the good governance and the government highest performance, so tree of governance principal: accountability, transparency and participation must operate better by the real action that called the revitalization. It is injection the good governance values to public business that has a legal formal policy.

Keywords

Tata Kelola; Kinerja Pemerintah; Akuntabilitas; Sosial

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Gere, S. (2000). Promoting Good Governance. Commonwealth Secretariat Marlborough House Pall Mall, London,

Caiden, G.E. (1996). The Future of Public Administrations in Public Administrations Under Scrutiny, Canberra: Centre For Research in Public Sector Management University of Canberra, Institute of Public Administration Australia,

Dwiyanto, A. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Dwiyanto, A. (2003). Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Frederickson, H. G. (1997). The Spirit of Public Administration. San Francisco; Jossey-Bass Publisher.

Juwana, H. (2006). Paper: Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, MPKP, FE.UI.

Lane, J.E. (1995). The Public Sector: Concepts, Models and Approaches. London: Sage Publications.

Marschall, M. (1999). From States to People: Civil Society and Its Role in Governance in Mbogori, Ezra, (Ed) CM I Society at the Millennium. West Hartford: Kumarian Press, pp. 167-178.

Muhardi. (2005). Paradigma Boros Dalam Kegiatan Ekonomi dalam Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 21 No 1.B andung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U)-LPPM Universitas Islam Bandung.

Newland, C.A. (1997). Realism and Public Administration, Public Administration Review, Vol. 57 Number 2.

Nirwandar, S. (1997). Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Bandiklat Depdagri.

Surkati, A. (2012). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 28 No 1. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U)-LPPM Universitas Islam Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

World Bank. (1989). Strengthening Local Government in Sub-Saharan Africa, EDI Policy Seminar Report No. 21, Washington DC.

World Bank. (1992). Governance and Development, Washington, D.C.

DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356

Refbacks

There are currently no refbacks.

MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.