Analysis of Factors Affecting the Development of Prostitution Services in the Cianjur Regency

Mia Amalia

Abstract


Construction of villas in the Puncak Cipanas area of Cianjur Regency turned out to cause problems in the practice of prostitution which was increasing, so that the prostitutes did not only come from outside the Cianjur district, even many prostitutes came from abroad. The purpose of this article is to analyze the factors that led to the development of prostitution services in Cianjur Regency. The research method used in this article is a qualitative approach. Data collection techniques used are interview techniques conducted on 50 CSWs. With analytical techniques developed by Straruss and Corbin. The conclusion of this article is the factors of poverty, unemployment, education level, consumerism and the construction of villas, hotels and the like are factors that cause the development of prostitution in Cianjur district. The efforts made by the Cianjur Regency Government to eradicate the practice of prostitution are still not effective. Efforts to prevent and eliminate the practice of prostitution cannot only be from a policy, legal and moral approach but also through social, economic, cultural and human rights protection approaches.


Keywords


Prostitution, CSWs, Social, Moral and Welfare

Full Text:

PDF

References


Calvin., Tawang, Dian AD. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 642/PID.B/2015/PN.DPS), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1, pp. 14-29.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2007). Jakarta: Balai Pustaka.

Nasrulloh. (2013). Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah. Blok Pengembangan Diri Menuju Eksistensi.

Nitibaskara. (2011). Wanita dan Komiditas Seks, (http://kompas.com) diunduh 1 Juni 2018.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penegakan Penyakit Masyarakat.

Pisani, Elizabeth. (2008). “Kearifan Pelacur: Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks dan Narkoba”. Jakarta: Serambi.

Rasyid. (2016). Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Ijin SPA, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. IV, No. 1, pp. 233-240.

Reza, Fahmi. (2017). “Rekonstruksi Pengaturan Larangan Tindak Pidana Pelacuran Dalam Hukum Positif Untuk Mewujudkan penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, Desertasi Universitas Islam Bandung, Tidak dipublikasikan.

Soedjono, D. (1977). “Pelacuran Ditinjau Dai Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat”. Bandung: Karya Nusantara.

Sudirman, HN. (2011). Lingkaran Setan Perdagangan Perempuan(http://kompas.com) diunduh 1 Juni 2018.

Sunggono, Bambang. (2011). “Metodologi Penelitian Hukum”. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

Suyanto, Bagong. (2012). “Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Yuliani, Sri. (2014). Analisis Peraturan Daerah (Perda) tentang Prostitusi Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Spirit Publik, Vol. 9, No. 1, pp. 32-45.




DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.vol34iss2pp%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.