Constitutional Protection For Crime Victims And Witnesses In Indonesia And Its Problems

John Kenedi

doi:10.29313/mimbar.v36i1.5084

Constitutional Protection For Crime Victims And Witnesses In Indonesia And Its Problems

John Kenedi

Abstract

The constitutional protections toward crime witnesses in Indonesia are indisputably inevitable. As an effort to uphold justice, Indonesia relies on the formal mechanism of criminal law known as the criminal justice system. The system starts from reports by the police, prosecution by the prosecutor, to the stage of a trial in a court, and execution in a prison. Throughout its development, the criminal justice system seemed to focus more on protecting criminal offenses (criminal oriented) rather than paying attention to the rights of witnesses and victims (witness and victim-oriented). Therefore, the studies that concern the rights of witnesses and victims are highly needed in order to figure out ways to balance the treatment between the suspects/defendants and the witnesses and victims. Through the use of the statue approach and conceptual approach, the positions and the rights of legal protection for witnesses and victims are thoroughly captured and described in this current research. Besides, the factors causing uneven attention and unfair treatment toward crime victims are also specifically identified.

Keywords

constitutional protection, witnesses, criminal justice

Full Text:

PDF

References

Angkasa. (2008). Bahan Ajar Viktimologi dalam Mata Kuliah Viktomologi, Bengkulu: Universitas Hazairin.

Atmasasmita, R. 1992). Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, Jakarta: BPHP Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Demir, M. (2018). “The Perceived Effect of a Witness Security Program on Willingness to Testify”, International Criminal Justice Review, Vol. 28, Issue 1, USA: Georgia State University.

Doak, J. (2017). “The Victim and the Criminal Trial: A Survey of Recent Trends in Regional and International Tribunals”, Law School Journal, Ireland: University of Ulster.

Effendi, M. (2014). Teori Hukum. Ciputat: Referensi.

Fatoni, S. (2014). “Urgensifitas Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengungkap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Fuady, M. dan Sylvia Laura. (2015). Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, M. (2001). Penegak Supermasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum, Jakarta: Asy-Syir’ah.

Ismail. (2016). “Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) dalam Perkara Pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4.

Iswanto dan Angkasa. (2007). Viktimologi, Purwokerto: Fakultas Hukum Univeritas Jenderal Sudirman.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kenedi, J. (2020). Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khan, A. (2012). “Victims and Witnesses Protection: A Commonwealth Perception”, Commonwealth Bulletin, Vol. 39, issue 1, 2nd Regional Association of Prosecutors (IAP) of The Conference Africa-Indian Ocean Region, Mauritius.

Marwan dan Jimmy. (2009). Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher.

Moeljatno. (2015). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2007). Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi, Jakarta: Djambatan.

Rifai, E. (1994). Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.

Sahetapy, E. (1994) Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan, Surabaya: UNTAG Press.

Salman, O. dan Susanto, A. (2013). Teori Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. (1991). Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komenternya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Poleitia.

Sulistia, T., dan A. Zurnetti. (2012). Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang Undang Nomor 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Welch, Tim., dkk. (2011). “Witness Anonymity at The International Criminal Court: Due Process for Defendants, Witnesses or both?”, The Denning Law Journal, Vol 23.

DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5084

Refbacks

There are currently no refbacks.

MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.