WEWENANG PENERBITAN IZIN DAN PEMBINAAN KLINIK DI KOTA BANDUNG

Endang Trimulyantini

Abstract


Licensing is an instrument of regulatory and supervisory functions that owned by the government towards all activities undertaken by the community. Hierarchically, regulations on licensing must comply with the rules that have a higher or lower position. This paper examines the interrelation between the Regulation of Indonesian Health Ministry (Permenkes) Number 9 of 2014 on Clinic and the Local Regulation of Bandung City Number 22 of 2009 on the Issuance of Health Clinic Licenses and Fostering such Clinic in the City. This study concluded that there is no interrelation between the two of regulations in terms of the authority of the issuance of health clinic licenses and fostering such clinic. In particular, the Government of Bandung City has not issued local regulations on the issuance of health clinic licenses and fostering such clinic in the city.

Keywords


Authority, Licensing, Fostering, Clinic

References


Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Juniarso Ridwan, Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik, Penerbit NUANSA, Bandung, 2012.

Kementerian Kesehatan R.I , Sistem Kesehatan Nasional, tahun 2013.

Maria Farida Indrati S, Ilmu perundang-undangan, PT Kanisius, Yogyakarta 2007.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi, PT Rajagrafindo Persada,

Jakarta, 2011.

Sadjijono, Bab-bab pokok Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogjakarta, 2011.

Sri Pudyatmoko, Perizinan, problem dan upaya pembenahan, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.

Sudono Syueb, Dinamika Hukum Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

UUD 1945 dan amandemennya, Laras Media Prima, Yogyakarta 2002.

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik.

Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung.

Perda Kota Bandung No. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan.

Perda Kota Bandung No.10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung.

Keputusan Walikota Bandung No. 875.2 / Kep. 346 - Dinkes / 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Peraturan Walikota Bandung No. 475 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah.




DOI: https://doi.org/10.29313/scientica.v2i1.2310

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.