HAK HADHANAH DALAM PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ramdan Fawzi

Abstract


ABSTRAK

 

Salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah terhadap hak asuh anak yang dalam litelatur fikih disebut hadhanah. Istri mendapatkan legitimasi syariah lebih berhak mendapatkan hadhanah sampai anak usia tujuh tahun. Kendati demikian orang yang melakukan hadhanah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam belum mengatur syarat ke-Islaman bagi yang melakukan hadhanah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumhur Ulama mensyaratkan ke-Islaman bagi orang yang hendak melakukan hadhanah demi tercapainya maksud syariah yaitu menjaga agama (hifzh al-din) dan menjaga keturunan (hifzh al-Nasl).

 

Kata Kunci: Hadhanah, Cerai, Hukum Islam

 

ABSTRACT

 

One of the legal consequences of a marriage break because of divorce is the custody of children in fiqh litelatur called hadhanah. The wife gets the legitimacy of sharia more entitled to get hadhanah until the seven-year-old child. Even so, those who carry out hadhanah fulfill the conditions set out in Islamic law. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law has not set Islamic requirements for those who have hadhanah. From the results of the study it can be seen that the majority of Ulama requires Islamization for people who want to do hadhanah in order to achieve the purpose of sharia, namely maintaining religion (hifzh al-din) and guarding descendants (hifzh al-Nasl).

 

Keywords: Hadhanah, Divorce, Islamic Law

 


Keywords


Kata Kunci: Hadhanah, Cerai, Hukum Islam

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazi, M. (2014). Fath al-Qarib al-Mujib, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

Al-Naisaburi, H. (t.th.) Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihaini, Beirut: Dar Kutub al-‘Alamiyyah.

Nuruddin, A. & Tarigan, A.A. (2012). Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana.

Syaifuddin, M., dkk., (2013). Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika.

Syatha, S.B. (t.th). I’anat al-Thalibin, Dar al-Fikr.

Tirmidzi, M. (t.th.) Jami’ al-Tirmidzi, Beirut: Dar Ihya’ alTurats al-‘Arabi.

Zahrah, M.A. (1948). al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Zein, S. E. M. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyyah, Jakarta: Predana Media.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam




DOI: https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Statistik Counter:

Web Analytics View My Stats Flag Counter

 

Editorial Office:

Syariah Faculty, Universitas Islam Bandung

Jalan Taman sari No. 24-26 Bandung