Pengembangan Model Tata-Kelola Keuangan dalam Mengoptimalkan Anggaran Belanja Kota Makassar

Djainuddin Maggasingang

Abstract


This article aims to identify the process of establishing the work program and
budget plans, Identifying conformity with the work program budget plans, Identify the
factors supporting the effectiveness of regional spending budget discussion, Finding the
development of models of financial governance in the area of optimizing regional Budget
Makassar. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results
research: The process of establishing the program and work plan budget Makassar city
Government refers to low. Factors influence the effectiveness of the state budget is
society participation. Development of local financial governance model places emphasis
on increasing socieity participation from the planning stage to the implementation stage
of the evaluation and prevention of irregularities also function with the proper functioning
of the internal control.


Keywords


tata kelola keuangan, optimalisasi anggaran belanja

References


Abdullah, Syukriy. (2012). Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya:Bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Disertasi.Universitas Gadjah Mada.Tidak diterbitkan.

Bambang Juanda, dkk. (2013). Evaluasi Regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas belanja daerah.(Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bidang Desentralisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Carol W. Lewis, How to Read a Local Budget and Assess Government Performance,dalam Anwar Shah (Ed.), (2007), Local Budgeting (Public Sector Governance AndAccaoountability Series), The International Bank for Reconstruction andDevelopment/The World Bank.

Danielr Mullins, Local Budget Process, dalam Anwar Shah (Ed.), (2007), Local Budgeting(Public Sector Governance And Accaoountability Series), The International Bank forReconstruction and Development/The World Bank.

Maggasingang Djainuddin (2010), Kinerja DPRD Bidang Anggaran. Jurnal Amanah ,vol.1,7,1-12

Halim, Abdul. (2013). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Harian Kompas, terbitan 7 januari 2013, tentang isi berita terkait biaya operasional birokrasi dan penggunaan APBD yang tidak Pro Rakyat.

http://www.karebosipost.com/2014/11/RPJMD-Kota-Makassar-tahun-2014-2019-di-perdakan/

Mardiasmo. (2002), Otonomi & manajemen Keuangan Daerah, Andi: Yogyakarta.

Mikesel Johnl. Fiscal Administration in Local Government: An Overview, in Anwar Shah (Ed.), 2007, Local Budgeting (Public Sector Governance And Accountability Series), The InternationalBank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan, Penganggaran dan Pengawasan Keuangan serta tata cara Penyusunan APBD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pratiwi, NurRatih. (2010).“ Politisasi Anggaran Sektor Publik”. JurnalIlmu-IlmuSosial. Vol.1 tahun (2010:186-187)

Sopanah, 2004. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Universitas Widya Gama Malang. Jurnal.

Soegiono.(2012). Metode Penelitian Administrasi.Alfabet. Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah

UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah.

Umah, (Artikel Kompas, tanggal 9 September 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Wariki Sutikno, dkk. (2011). Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Diterbitkan: Direktorat Otonomi Daerah,Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta.

Yenny Sucipto, (2015), Korupsi terjadi sejak Perencanaan Anggaran,: http://acch.kpk.go.id/




DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1502

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan is licensed under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.