Aktualisasi Silaturahmi dan Demokrasi dalam Hukum Ekonomi Nasional

Abstract

Berbagai perkembangan ekonomi global mau-tidak-mau perlu kita antisipasi dan kita harus siap merimanya sebagai bagian dari sistem eknomomi nasional, seperti misalnya kesepakatan WTO, AFTA, dan APEC yang memberikan kebebasan lebih besar dalam hal hubungan perdagangan dan perekonomian antar negara-negara anggotanya. Adanya kesepatakan ini, memerlukan pemikiran lebih dalam mengenai sejauhmana hukum ekonomi di Indonesia dapat berperan dalam mencapai tujuan nasional, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, landasan pembangunan perekonomian nasional yang telah disusun berdasarkan pada “asas kebersamaan” dan “kekeluargaan” untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, perlu dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Asas-asas hukum ekonomi nasional tersebut dibangun dari asas hukum publik dan asas hukum privat yang mengandung nilai silaturahmi dan demokrasi, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, perlindungan terhadap kepentingan publik/umum, adanya pengawasan publik, dan campur tangan pemerintah yang dibutuhkan terhadap kegiatan ekonomi secara umum. Untuk mengaktualisasikan silaturahmi dan demokrasi dalam hukum ekonomi, agar dapat berlaku efektif maka peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi, seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disusun, perlu ditindak-lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya, termasuk sosialisasi dan pembinaan SDM para penegak hukum, serta upaya pembentukan budaya hukum di kalangan masyarakat.