PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG DAN KDRT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN:STUDI KOMPARATIF ATAS DUA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan Pengadilan Agama terkait perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyimpangan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta kitab fikih munakahat sebagai sumber hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data statistik dari kasus perceraian serupa guna memperkuat temuan. Kedua kasus merupakan cerai gugat dengan alasan penyimpangan seksual suami, dan hakim berupaya melakukan mediasi yang tidak berhasil. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum yang digunakan, yang menyebutkan bahwa perselisihan terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian. Kasus nomor 1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn lebih kompleks karena melibatkan KDRT yang menyebabkan kerugian fisik dan mental pada istri, seperti pendarahan dan stres akibat penyimpangan seksual suami, seperti sodomi. Sementara itu, kasus nomor 0330/Pdt.G/2018/PA.Bjr lebih berkaitan dengan perselisihan nafkah dan perilaku buruk suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan seksual berdampak negatif secara fisik dan mental pada istri, sehingga menjadi dasar sah perceraian dalam hukum Islam. Hakim dianggap telah bertindak adil sesuai ketentuan hukum.

            This study analyzes two Religious Court decisions regarding divorce due to domestic violence (KDRT) and sexual deviance. The research employs a normative legal approach with descriptive analysis of court rulings, legislation, and fiqh munakahat books as additional legal sources. Additionally, a quantitative method is used by analyzing statistical data from similar divorce cases to strengthen the findings. Both cases involve divorce petitions filed by the wife due to the husband's sexual deviance, and in both cases, mediation attempts by the judge were unsuccessful. Article 19(f) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law serve as the legal basis, stating that continuous disputes can justify divorce. Case number 1983/Pdt.G/2021/PA.Cbn is more complex as it involves DV, resulting in physical and mental harm to the wife, including bleeding and stress due to the husband's sexual deviance, such as sodomy. Meanwhile, case number 0330/Pdt.G/2018/PA.Bjr primarily concerns financial disputes and the husband's misconduct. The findings indicate that sexual deviance has adverse physical and mental effects on wives, making it a legitimate ground for divorce in Islamic law. The judges are considered to have acted fairly in accordance with legal provisions.