"Feedback" terhadap Layanan dan Aturan Pemerintah: Sebuah Studi Kasus

Atie Rachmiatie

Abstract


Dari beragam unsur komponen komunikasi, umpan balik atau feedback merupakan unsur yang agaknya tidak banyak mendapatkan perhatian para peneliti komunikasi, yang umumnya lebih tertarik untuk mengungkap kedigjayaan komunikator atau memfokuskan perhatian pada penafsiran pesan komunikasi. Padahal, umpan balik memiliki peran yang tidak kalah menentukan dalam proses komunikasi, karena dapat membantu perencana komunikasi mengetahui tanggapan khalayak terhadap proses komunikasi yang tengah berlangsung. Studi kualitatif ini merupakan satu dari sedikit riset yang berusaha mengungkap peranan feedback. Mengambil objek penelitian berupa UU No. 22 dan UU No. 25 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. diperoleh kesimpulan bahwa umpan balik ternyata lebih banyak yang bersifat positif,dalam arti mendukung objek penelitian. Kendatidemikian, dalam konteks teori Sibernetika yang dirumuskan Norbert Wiener, fenomena ini perlu diwaspadai karena umpan balik positif justru memiliki potensi meneguhkan atau memperbesar penyimpangan yang ada dalam strategi komunikasi, dan bukannya menetralisir penyimpangan tersebut.

Keywords


Feedback, Layanan dan Aturan Pemerintah

References


Buckly, Walter. 1973. Sociology and Modern System Theory. New Jersey: Prentice Hall.

Harian Umum Kompas, Agustus-November 2001.

Harian Umum Pikiran Rakyat, Agustus-November 2001.

Littlejohn. 1996. Human Communciation. California: Woodsworth Publisher Company.

Scott, M. 1999. Manajemen Sistem Informasi. Undang-undan No. 22 & 25 Tabun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Winardi. 1997. Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Manajemen. Bandung: Mandar Maju.




DOI: https://doi.org/10.29313/mediator.v3i2.780

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




 

   

 


Creative Commons License
This work is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International License