Volume 1 No. 1 (Juni) 2018

Table of Contents

Articles

Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional
Agus Prihartono PS
PDF
1-15
Perlindungan Hukum Pelaksana Imunisasi Dalam Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi
Ahmad Juanda
PDF
16-30
Penyerahan Gigi Manusia Sebagai Bahan Biologis Tersimpan Dalam Pendidikan Dan Penelitian Kedokteran Gigi
Anggra Yudha Ramadianto
PDF
31-43
Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia
Ateng Sudibyo
PDF
44-59
Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia
Bambang Wiyono
PDF
60-76
Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan
Basuki Basuki
PDF
77-95
Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana
Chepi Ali Firman Zakaria
PDF
96-111
Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Di Provinsi Riau
Dede Mirza
PDF
112-124
Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah
Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja
PDF
125-138
Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum
Fadhlullah Fadhlullah
PDF
139-152
Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Galih Umbara
PDF
153-172
Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Irfan Ardiansyah
PDF
173-186
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Bergerak Yang Masih Terikat Fidusia Melalui Pejabat Lelang Kelas Ii Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum
Khalidin Khalidin
PDF
187-204
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Mochamad Sahid
PDF
205-221
Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya
Munadhiroh Munadhiroh
PDF
222-241
Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Novita Rindi Pratama
PDF
242-260
Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa
Novran Harisa
PDF
261-279
Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad)
Rini Irianti Sundary
PDF
279-294
Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah
Rizkiyah Hasanah
PDF
295-311
Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Zulhadi Savitri Noor
PDF
312-329