• Home
• About
• Login
• Register
• Categories
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Volume 3 No.1 2020

Table of Contents

Articles

Kebijakan Restorative Justice melalui pendekatan diversi pada tahap penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum zulkarnain zulkarnain

PDF 1-20

URGENSI PENGATURAN PRAKTEK ESTETIKA MEDIS YANG DILAKUKAN DOKTER UMUM DI INDONESIA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN PENGATURAN ESTETIKA MEDIS DI SINGAPURA, MALAYSIA DAN KOREA SELATAN erni yati

PDF 21-35

KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND Riska Febrianti

PDF 36-57

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Abdul Rohman

PDF 58-80

PENERAPAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM HUKUM DI INDONESIA Muhamad Rifky Fernanda

PDF 81-93

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH Muhamad Ruby Khadafy

PDF 94-109

Asas legalitas Hubungannya dengan Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Konsep Ijtihad dalam Hukum Islam deden wandi

PDF 110-129

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN HUKUM DAN FORUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL risa restiyanda

PDF 130-146

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA rianfauzi rianfauzi

PDF 147-164

PENOLAKAN DISPENSASI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TERHADAP PERKAWINANDI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM elan nurdiana

PDF 165-184

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN PENCABUTAN GIGI SULUNG PADA PROGRAM UKGS drg Sulaeman

PDF 185-206

TANGGUNGJAWAB KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DIHUBUNGKAN ASAS EFEKTIFITAS DAN ASAS EFISIENSI andi nurannisa meilany

PDF 207-226

PENGAWASAN PENYELENGGARA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP FASILITAS PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (Study Kasus Ini Dilakukan Di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara) chairunnisa chairunnisa

PDF 227-241

Kewenangan Dokter Dalam Menentukan Tindakan Medis Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) Dihubungkan Kualitas Pelayanan (Quality Of Service) Dan Keselamatan Pasien (Patient Safety) edo rezaldy

PDF 242-257

STATUS AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Ela Nurlaela

PDF 258-267

KEDUDUKAN BANK ASING DALAM PERBANKAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN WALIYUNISA WALIYUNISA

PDF 268-289

HUBUNGAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA GUNUNG GALUNGGUNG ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN PERUM PERHUTANI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH erga fristmana

PDF 290-302

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERBANKAN linda hindriana

PDF 303-318

KLAUSULA EKSONERASI PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BANK SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARI’AH mohamad hilal nu'man

PDF 318-340

PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA sofian hadi

PDF 341-360