|
Issue |
Title |
|
Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 |
KEBENARAN FORMAL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA |
Abstract
PDF
|
tamat zaifudin |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana |
Abstract
PDF
|
Chepi Ali Firman Zakaria |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik |
Abstract
PDF
|
Mochamad Sahid |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Di Provinsi Riau |
Abstract
PDF
|
Dede Mirza |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia |
Abstract
PDF
|
Ateng Sudibyo |
|
Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 |
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PELANGGARAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG |
Abstract
PDF
|
andi tenrisau |
|
Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 |
KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEDIS DI INDONESIA |
Abstract
PDF
|
bambang sayekti setyawan |
|
Volume 3 No.1 2020 |
Kebijakan Restorative Justice melalui pendekatan diversi pada tahap penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum |
Abstract
PDF
|
zulkarnain zulkarnain |
|
Volume 3 No.1 2020 |
KEDUDUKAN BANK ASING DALAM PERBANKAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN |
Abstract
PDF
|
WALIYUNISA WALIYUNISA |
|
Volume 3 No.1 2020 |
KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND |
Abstract
PDF
|
Riska Febrianti |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia |
Abstract
PDF
|
Bambang Wiyono |
|
Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 |
KEPASTIAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI SENGKETA KETENAGAKERJAAN |
Abstract
PDF
|
nandang sunandar |
|
Volume 3 No.2 2020 |
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN |
Abstract
PDF
|
boris erick |
|
Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 |
Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia |
Abstract
PDF
|
afif nashiruddin |
|
Volume 3 No.2 2020 |
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN CORPORATE GUARANTEE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA |
Abstract
PDF
|
fera puspita rianto |
|
Volume 3 No.1 2020 |
Kewenangan Dokter Dalam Menentukan Tindakan Medis Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) Dihubungkan Kualitas Pelayanan (Quality Of Service) Dan Keselamatan Pasien (Patient Safety) |
Abstract
PDF
|
edo rezaldy |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Abstract
PDF
|
Galih Umbara |
|
Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 |
KEWENANGAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN INJEKSI STREPTOMISIN DI PUSKESMAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (STUDI KASUS TB PARU DI PUSKESMAS PASIRKALIKI KOTA BANDUNG) |
Abstract
PDF
|
makmu jaya |
|
Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 |
KEWENANGAN PERAWAT MELAKSANAKAN PELAYANAN FARMASI KLINIK DISPENSING SEDIAAN STERIL DI RUMAH SAKIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PELINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIEN. STUDI KASUS DI RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI |
Abstract
PDF
|
doni irawan |
|
Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 |
KEWENANGAN TERAPIS GIGI MULUT MENURUT PERMENKES NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPETENSI TERAPIS GIGI MULUT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUPATEN SUBANG |
Abstract
PDF
|
devy octaviana |
|
Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 |
KLAUSULA EKSONERASI DALAM DOKUMEN ANGKUTAN UDARA PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN LION AIR |
Abstract
PDF
|
angger puja |
|
Volume 3 No.1 2020 |
KLAUSULA EKSONERASI PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BANK SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARI’AH |
Abstract
PDF
|
mohamad hilal nu'man |
|
Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 |
KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN |
Abstract
PDF
|
nunu karsa |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu |
Abstract
PDF
|
Zulhadi Savitri Noor |
|
Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 |
Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan |
Abstract
PDF
|
Basuki Basuki |
|
26 - 50 of 119 Items |
<< < 1 2 3 4 5 > >> |