• Home
• About
• Login
• Register
• Categories
• Search
• Current
• Archives
• Announcements

Home > Archives > Volume 2 No. 1 (Juni) 2019

Table of Contents

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN PENDERITA HIV/AIDS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN pemi novita sari

PDF 1-17

UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL sendy anugrah

PDF 18-37

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PELAKSANAAN JKN DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN abdurrahman hakim

PDF 38-58

TERAPI TRANSPLANTASI SEL PUNCA SEBAGAI UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM Alya Tursina

PDF 59-86

KLAUSULA EKSONERASI DALAM DOKUMEN ANGKUTAN UDARA PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN LION AIR angger puja

PDF 87-103

TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERSALINAN LETAK SUNGSANG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAYI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1464 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDAN ayoe apriani

PDF 104-115

IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM DARI DAERAH KABUPATEN /KOTA KEPADA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarat) bambang widya

PDF 116-151

KEWENANGAN TERAPIS GIGI MULUT MENURUT PERMENKES NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPETENSI TERAPIS GIGI MULUT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUPATEN SUBANG devy octaviana

PDF 152-168

KEWENANGAN PERAWAT MELAKSANAKAN PELAYANAN FARMASI KLINIK DISPENSING SEDIAAN STERIL DI RUMAH SAKIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PELINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIEN. STUDI KASUS DI RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI doni irawan

PDF 169-192

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI UNSUR KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN). muniroh hanafiah

PDF 193-214

Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia satria nugraha

PDF 215-232

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK asep suryadi

PDF 233-251

Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta soni ramdani

PDF 252-278

Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta muhammad rizqy

PDF 279-297

KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN nunu karsa

PDF 298-318

Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia afif nashiruddin

PDF 319-338

NON DISCLOSURE AGREEMENT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA asry rismawaty

PDF 339-353

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIMPANGAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTITEROR DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME vidya novidyanti

PDF 354-383

AKIBAT HUKUM GAGALNYA KEBERANGKATAN HAJI YANG DILAKUKAN OLEH PT. DJAHIDIN UNIVERSAL TOUR (DUT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA raden noorman

PDF 384-401